Seperti yang diberitakan oleh Okezone.com, Iklim di Indonesia disinyalir semakin memburuk karena emisi. Sehingga Pemerintah mengharapkan penanaman hutan kembali atau reboisasi bisa menjadi salah satu langkah untuk mengurangi emisi tersebut.

Namun, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menilai sleama ini penggunaan dana daerah untuk reboisasi belum digunakan secara maksimal. Hal ini karena banyak yang mengatakan bahwa banyak aturan untuk menggunakan dana tersebut.

“Dana reboisasi di daerah kebanyakan tidak dipakai dengan optimal. Ini justru bisa digunakan untuk macam-macam. Katanya aturannya susah, loh ya sudah, ubah saja agar lebih mudah. Jangan sampai aturan ini memagari kita sendiri,” ungkapnya di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Menurutnya, jika ingin benar-benar menggunakan dana tersebut seharusnya aturan tidak menjadi masalah selama memang digunakan untuk tujuan awlanya dana tersebut. Kalau aturan mempersusah maka bisa digunakan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) untuk menggunakannya.

“Bisa dengan PP dan Permen, itu kan bisa asal memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah. Tapi kita tetap beri rambu-rambu agar jangan sampai dana ini bermasalah,” jelasnya.

Wamenkeu menilai, pada prinsipnya Dana Bagi Hasil (DBH) secara Daftar Nominatif Anggaran (DNA) nya bisa digunakan sesuai dengan prioritas daerah. Hal ini beda dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah spesifik ditentukan kegunaannya.

“Tapi kalau DBH masih lebih fleksibel. Jadi, gunakan dong untuk lingkungan, kehutanan, untuk masyarakat. Kita harus berikan terobosan di rakornas ini, yang bisa merubah untuk masyarakat luas,” tukasnya.